Jelang HUT Banten, Ratusan Aktivis Kepung Gedung DPRD Banten Tagih Janji Kampanye WH – Andika
Juniardi
Banten (SL) – Beberapa massa yang tergabung dalam Aliansi Barudak Aktivis Banten (ABAB) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Banten. Curug, Kota Serang Rabu (3/10/2018).
Selain bentuk refleksi menjelang HUT Ke 18 Provinsi Banten. Massa yang tergabung dari 20 Ormas dan LSM itu menagih janji kepada pemerintah Provinsi Banten atas kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2017 – 2022, Wahidin Halim – Andhika Hazrumy.
“Agar masyarakat Banten tidak selalu dibingungkan dengan pernyataan-ekspresi yang bertolak dengan fakta,” pungkasnya.
Massa Aliansi secara khusus memperkuat DPRD Provinsi Banten untuk melakukan interpelasi terhadap Visi-Misi, Kinerja dan Perilaku Gubernur dan Wakil Gubernur Banten antara lain:
1. Pengobatan Gratis hanya menggunakan KTP
2. Pendidikan Gratis
3. pelaksanaan PPDB Online
4. Reformasi Birokrasi
5. Kinerja Pemprov Banten
6. Sikap kepemimpinan daerah yg jadi sorotan masyarakat.
Febi Maulana, kordinator lapangan merinci, beberapa janji kampanye WH-Andika yang hingga saat ini belum diwujudkan yakni soal pengobatan gratis pakai KTP. “Pengobatan gratis pake KTP yang dinanti masyarakat Banten hanya janji palsu,” kata Febi.
Selain itu pendidikan gratis yang sudah berjalan di Provinsi Banten hanya untuk sebagian masyarakat Banten saja, karena sekitar 40 persen siswa miskin tidak bisa bersekolah di SMA/SMK negeri. “Gratis bagi yang mampu bayar, tapi bayar bagi siswa miskin,” ujarnya.
Selain itu, masa aksi menggangap banyak persoalan yang belum terselesaikan oleh Gubernur dan Wakli Gubernur Banten. Tak lama Asep Rahmatullah, Ketua DPRD Banten pun akhirnya mau menemui massa yang mulai memanas dan mempersilahkan untuk memasuki ruangannya.
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah sepakat dengan desakan kawan” untuk melakukan interpelasi. Ketua berjanji akan membawa petisi kawan” ke rapat pimpinan. Namun Asep juga mengatakan, akan menunggu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2019 dulu. Apakah dalam KUA atau sering disebut postur APBD sudah menampung apa yg didesakan kawan” atau tidak.
Jika tidak, maka interpelasi merupakan salah satu alternatif. Sementara, Erwin Teguh selaku koordinator aksi mengatakan bahwa dia akan mengawal dan terus memastikan agar bisa diperbaiki. Dan jika memang aspirasi dari kawan – kawan lembaga tidak tanggapi maka kita akan membawa masa yang lebih besar. (ahmad suryadi)
