Pesawaran (SL)-Sebagai tindak lanjut hasil peninjauan proyek SPAM beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Pesawaran menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rapat yang digelar di ruang komisi III itu, menghadirkan pihak Dinas PUPR, PDAM dan beberapa anggota Komisi III DPRD Pesawaran, Kamis 2 Maret 2023.
Disebutkan, rapat digelar untuk menindak lanjuti persoalan proyek SPAM yang banyak mengalami kebocoran sehingga airnya tidak mengalir sesuai peninjauan ketua Komisi III DPRD, Ariaguna, pada Jumat 24 Februari 2023 lalu. Ariaguna dalam tinjauan lokasi itu telah melihat langsung hasil proyek SPAM yang sempat viral dalam pemberitaan itu.
Dalam dengar pendapat dengan Komisi lll DPRD Pesawaran tersebut, pihak dinas PUPR termasuk Kepala Dinas, tak menjawab semua permasalahan. Zainal Fikri selaku Kepala Dinas menyangkal pihaknya selalu saling berkoordinasi dengan direktur PDAM.
“Kami sudah saling koordinasi semenjak awal mula pekerjaan ini. Adapun kebocoran di beberapa titik, kami akan turun dan akan segera memperbaikinya,” kata Fikri.
Berbeda pendapat dengan keterangan Heri selaku direktur PDAM, bahwa dirinya pernah melayangkan surat tertulis soal pengerjaan proyek SPAM namun tidak ditanggapi pihak PUPR. “Karena saya lebih menguasai teknis,” ujar Heri.
Ketua komisi III DPRD Ariaguna meminta penjelasan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten pesawaran mengenai tidak mengalirnya air SPAM. Termasuk keterangan pelanggan aktif dan non aktif saat ini.
“Karena harus jelas yang aktif jumlahnya berapa dan yang tidak aktif berapa. Beri juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang aktif membayar itu kan untuk pendapatan daerah kabupaten pesawaran,” ujar Ariaguna.
Ariaguna juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proyek SPAM tersebut sampai mengalir dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurut penjelasan Anwar Sadat sebagai PPTK Rencana Kerja Dinas Pemukiman, bahwa dalam pengusulan DAK 2020, SR 400 unit dengan pengali 5 juta/SR, maka pagu asistensi di Kementerian bernilai Rp2 miliar. Namun perincian perencanaan belum terima.
Sehingga PUPR membuat perincian perencanaan tahun 2022. “Setelah berkoordinasi dengan PDAM tidak mungkin melaksanakan penambahan SR di jaringan lama dikarenakan kendala di masyarakat atau pengguna kadang hidup dan kadang mati. Makanya kami membuat jaringan pipa yang baru. Manti pelanggan PDAM yang lama dan yang masih aktif bayar akan disatukan dengan saluran pipa yang baru,” jelasnya.
Ditambahkan ketua DPC PWRI Pesawaran Mahmuddin, berdasarkan fakta di lapangan, bahwa banyak terjadi kebocoran pada pipa saluran air. Kondisi ini menurutnya, menjadi indikator kegagalan konstruksi. Terkait apa yang telah disampaikan Kadis PUPR tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang terjadi.
“Yang jelas faktanya adanya kebocoran pipa saluran, artinya terjadi kegagalan konstruksi di sana. Kenapa terjadi kebocoran dan air tidak mengalir ke pelanggan atau saluran rumah saat ini, karena konstruksi yang salah bukan karena penjelasan panjang lebar,” kata Mahmuddin menyambung penyampaian pihak PUPR dalam RDP tersebut.
Masih menurut Mahmuddin, kebocoran pada pipa saluran disebabkan karena sambungan dikerjakan asal-asalan dengan material tidak standar. Kebocoran yang serius membuat air tidak mengalir dan terbuang sia-sia. “Selain itu Jika SPAM yang baru untuk menggantikan SR PDAM yang lama dengan pelanggan yang aktif membayar, mengapa posisi SR pada pipa SPAM jauh dari pelanggan PDAM yang lama,” tanyanya.
Dijelaskan, setiap desa mendapatkan 400 SR sehingga dalam perencanaannya dianggarkan 2 milyar per desa, karena kebutuhan pipa yang sekian kilo sehingga kebutuhan SR dikurangi.
Mahmuddin akan melanjutkan dan membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa kontraktor penyedia SPAM Dinas PUPR. “Untuk lebih terangnya akan kami laporkan pekerjaan dinas PUPR ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung atau KPK di Jakarta,” tambahnya.
Karena menurut Mahmuddin, pengerjaan proyek SPAM dengan anggaran tidak sedikit itu, ada indikasi setoran kontraktor kepada dinas terkait. Hal itu diungkapkan salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, menyebut bahwa proyek SPAM senilai Rp7,5 miliar di empat desa tersebut diduga ada setoran 35 persen kepada pihak Dinas PUPR Pesawaran.
“Maka dari itu kami berharap agar APH segera memeriksa jajaran Dinas PUPR yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara dalam pengadaan SPAM ini sebagai diproses secara hukum,” tutup Mahmuddin.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan revitalisasi pipa air minum SPAM di empat desa, Way Kepayang, Pasar Baru, kedondong dan Kubu Batu, dengan nilai anggaran Rp7,5 miliar dari DAK tahun 2022 mengalami banyak kebocoran pipa, sehingga saluran air ditutup hingga kini belum mengalirkan air. (Mahmuddin)