Lampung Utara (SL)-Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara, dr. H. Sri Widodo, memprioritaskan tiga agenda utama yang akan dijalankan. Tiga agenda kerja dimaksud, yakni tatakelola birokrasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2018, serta menciptakan situasi yang ramah dan kondusif.
Dikatakannya, selama masa menjabat Plt. Bupati Lampura, Sri Widodo akan tetap melanjutkan program Bupati yang dianggap baik dan membenahi yang kurang baik. Saat ini, Bupati Lampura sedang menjalani masa cuti diluar tanggungan negaradianggap baik dan membenahi yang kurang baik.
“Soal birokrasi dan keuangan daerah akan kita benahi bersama-sama. Karena tidak mungkin saya bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan masukan dari stakeholder yang ada. Kita harus bekerja sama,” kata Sri Widodo, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, (15/2/2018).
Di hari pertama dirinya bertugas sebagai Plt. Bupati Lampura, lanjut dia, tugas yang harus dilakukan adalah menjaga netralitas ASN dalam kancah Pilkada Serentak 27 Juni mendatang.
“ASN harus profesional dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat,” serunya.
Selain itu, kata dia, pemerintah unsur Forkopimda lainnya harus bisa menjaga dan menciptakan situasi dan iklim yang kondusif, baik di birokrasi maupun di tengah-tengah masyarakat.
“Intinya, saya meminta dukungan dalam tubuh birokrasi agar senantiasa satu visi dalam melakukan tugas pembangunan. Bukan masalah lama atau tidaknya waktu yang diberikan kepada saya akan tetapi niat tulus kita untuk membenahi, bekerja dan mengabdi demi kemajuan pembangunan,” kata Widodo.
Dia pun berjanji akan memberdayakan secara maksimal posisi-posisi jabatan strategis pemerintahan, seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, dan unsur lainnya, karena mereka merupakan orang-orang yang dianggap cakap, cerdas dan mampu serta bertanggung jawab melakukan tugas di bidangnya masing-masing.
Mengenai masalah dana PHO rekanan tahun 2017 lalu yang sampai saat ini belum terealisasi, Widodo mengatakan, hal tersebut masuk dalam agenda utama yang akan dibahasnya bersama unsur terkait.
“Masalah itu juga segera akan kita rapatkan. Kalo bisa dipercepat dan dipermudah kenapa harus ditahan dan lama. Kita harus mencari terobosan dalam hal ini mempersingkat rentang kendali. Tidak harus secara formal. Kita sudah memilah dan mengkaji persoalan mana saja yang masuk dalam skala prioritas,” pungkasnya. (ardi)
