Padang (SL)-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang mengharapkan media berperan mengawasi penggunaan dana desa, dan menjadi solusi bukan menjadi bagian masalah, terhadap proses pembangunan desa,
“Media harus berperan menyelesaikan masalah, bukan menjadi bagian masalah dengan menyebarkan berita negatif penggunaan dana desa untuk menekan kepala desa,” kata Oman Sapta.
Ketua DPD RI mengungkapkan hal itu pada pembukaan Dialog Pers Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Kyriad Hotel Bumiminang Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).
Selanjutnya, Oesman mengatakan, pengawasan pers terhadap dana desa sangat penting. Salah satu alasannya, Oesman menyebut, karena dana pemerintah yang dialokasikan ke desa sangat besar dan setiap tahun meningkat. Pada 2017, transfer dana desa mencapai lebih dari Rp60 triliun untuk sekitar 75 ribu desa.
Besarnya nilai dana transfer desa yang besar, kata dia, memunculkan kekhawatiran terutama dari sisi kemampuan kepala desa dan aparatnya dalam mengelola keuangan dalam jumlah besar. “Namun, kita tidak boleh salahkan kepala desa. Tugas kita memberikan pendampingan agar dana desa memberikan manfaat besar bagi rakyat,” katanya.
Terkait pengawasan dana desa, Oesman menegaskan, DPD RI siap bekerja sama dengan PWI untuk melakukan pengawasan dana desa. “Semua itu karena kita cinta desa,” katanya.
Hadir dalam dialog itu, Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoko, Ketua PWI Margiono, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Juga hadir para wartawan dari seluruh Indonesia. (rls).
