Bandarlampung (SL) – Puluhan masa yang tergabung dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tim andalan masyarakat pasukan inti Lampung (Tampil) gelar aksi di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Jalan WR Monginsidi 226, Talang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandarlampung, Senin (7/8)
Aksi tersebut dilakukan oleh mereka dalam upaya mengkritik serta, menyampaikan kepada kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Lampung agar segera mengusut tuntas kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) anggaran tahun 2012 senilai Rp13,5 miliar yang menyebapkan kerugian negara sampai dengan Rp2,7 miliar dan proyek puskesmas keliling (Pusling) anggaran tahun 2013 senilai Rp8 miliar.
“Kami kecewa dengan tuntutan jaksa kepada oknum yang telah ditangkap. Kemudian kami minta kepada aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih untuk menyelesaikan semua tindak pidana korupsi yang terjadi di Lampung ini,” kata koordinator orasi Indra di depan gerbang kantor Kejati.
Menurutnya, aksi ini untuk memyampaikan kepada Kajati melalui orasinya bahwa dalam pangamatan mereka sejauh ini Kejati belum maksimal dalam menangani masalah Alkes dan Pusling. Pasalnya kepala dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Lampung Rehana hingga kini masih dapat menghirup udara segar.
“Kehadiran kita disini tidak puas dengan kinerja Kajati Lampung yang melakukan pengusutan setengah setengah dalam kasus ini. Kenapa hingga kini Kadis Kesehatan Provinsi Lampung masih bebas, padahal dia yang bertanggung jawab atas hal ini, dia pemangku kepentingannya,” kata Didi koordinator aksi.
Dilanjutkan, wajar bila panyak pengaduan korupsi masuknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karna menurutnya kajati seolah kurang serius menanggapi hal ini.
“Kami akan terus turun kejalan sampai masalah ini selesai. Apabila perkara ini tidak kunjung selesai kami akan turun ke kejaksaan Agung,” ujarnya.
Sampai berita ini diturunkan, Kajati atau pihaknya belum dapat di temui.
Editor : Fersi
