Tulangbawang Barat (SL) – Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah hukum Kejari Tulangbawang (Tuba) telah digelar Rapat Koordinasi pengawasan aliran kepercayaan.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Tuba di Jalan Cemara Kecamatan Mengala Kabupaten Tuba, pada Rabu (28/2/2018). Acara tersebut dihadiri lebih kurang 50 orang.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Ansari SH, M Hum, Dandim 0426/TB diwakili Pasi Intel Dim 0426/TB Kapten Inf Sutio, Pasi intl Dim 0412/ Tbb Kapten Inf Andi Budiman, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tuba Ahmad Rafli Yansah SH,MH, Ketua MUI Tubaba Ust. H. Muhyidin Pardi, Ketua FKUB Tubaba H. Mahfud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikTuba Bagio Utomo, Jaksa pada seksi intelijen kejaksaan Negeri Tuba Debi Restayuda,S H, Kasat Intel Polres Tuba diwakili Aiptu Jamaludin, Kepala Kantor Kementerian Agama Tuba diwakili Mas Budi, Ka Kemenag Tubaba di wakili oleh Kabid agama Aprizon,
Sekretaris Dinas PendidikanTuba Yeni, Ketua Forum Kerukunan antar Umat Beragama diwakili H.Amdan Hamid, MUI Mesuji Husni Fadil, Kesbangpol Mesuji Haryanto, Dan Satpol PP di wakili Khalik Sahril
Dalam sambutannya Kejaksaan Negeri Tuba Debi Restayuda, S H, meminta menyamakan data Jamaah Ahmadiyah yang ada di 3 Kabupaten yakni kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan kabupaten Tulang Bawang Barat.
Sementara itu, Kesbangpol Kabupaten Mesuji Haryanto mengatakan, Jamaah Kilafatul Muslimin sudah ada di Mesuji “Pantauan kami pihak menampik jamaah Khilafah Muslimin sudah ada di Menuju organisasi ini dipimpinan pak Sofwan” ujarnya.
Sedangkan Dinas pendidikan Mesuji menolak ajaran khilafatul muslimin karena khilafatil muslimin tidak mengakui keberadaan pamong setempat. “Kami menolak ajaran jamaah Khilafah Muslimin, karena tidak mengakui adanya pemerintahan seperti Rt/Rw serta lainnya,” ujarnya.
Selain itu, jamaah tersebut sering menyalahkan umat islam yang tidak sesuai aliran mereka. “Pantauan MUI kabupaten Mesuji bahwa jamaah MTA Simpang Pematang yang telah menyerang tokoh agama perlu mendapat perhatian serius. Meskipun kasus tersebut saat ini sedang ditangani pihak polres Mesuji dan korban telah dirawat di RSUD Mesuji, kami minta kasus ini diusut tuntas,” ujarnya.
Pasi intl Dim 0426/TB Kapten inf Sutio mengharapkan perlunya semua pihak mewaspadai aliran aliran yg tidak sejalan dengan pemerintah. “Khilafatul muslimin perlu kita dalami dan butuh bukti bukti yang kuat, dan aliran kepercayaan juga perlu kita waspadai tanda-tandanya memakai tasbih seperti jahula. Di Rawa Pitu juga ada aliran yang perlu di waspadai,” ujarnya.
Sementara itu Kasat intl polres Tuba Aiptu Jamaludin menuturkan, untuk khilafatul muslimin yang di rekrut kebanyakan berasal dari keluarga mereka sendiri.”Namun yang perlu kita waspadai adalah Kelompok HTI,” ujarnya.
Pasi Intel LU Kapten Inf Andi Budiman meminta yang disorot oleh pakem ini jangan hanya orang islam nanum dari agama lainpun perlu juga diwaspadai. “Saya minta yang disorot oleh pakem ini jangan hanya orang islam, namun agama lainpun juga harus kita waspadai,” ujarnya.
Ketua MUI Tuba mengusulkan perlunya dperkuat komunikasi agar aliran aliran baru yang di larang aleh pemerintah cepat terdeteksi. “Kita akan mengadakan perkumpulan untuk mengakomodir aliran-aliran dan menggali informasi adanya aliran aliran baru. Karena peran MUI dan pemerintahkan sangat berperan dalam mengantisipasi aliran agama yang tidak di perbolehkan oleh pemerintah.
Dengan telah dilaksanakanya Rapat Kordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, guna mendeteksi dini apabila di 3 wilayah yaitu Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Kabupaten Mesuji ada masyarakatnya yg ikut dalam aliran kepercayaan tersebut, dapat di akomodir agar ajaran tersebut tidak menyimpang dari aqidah agama yang disahkan dalam UU Hukum negara Indonesia. (Robert)
