Papua (SL) – Meski ditengah-tegah pemburuan Peronil TNI dan Polri terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dibawah Komando Organisasi Papua Merdeka (OPM) tiba-tiba Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden untuk menarik apsukan TNI dan Polri di Nduga Papua.
Hal itu diungkapkan Lukas usai ikuti rapat sidang Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Kota Jayapura, kemarin, halitu mengingat masyarakat Papua saat ini ingin merayakan hari raya Natal
2018 dan Tahun Baru 2019.
Permintaan LUkas terhadap Jokowi, atas kesepakatan antara pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, bersama dengan Pemkab dan masyarakat Nduga. “Selaku Gubernur saya meminta kepada Presiden Jokowi segera menarik pasukan TNI dan Polri, yang ada di Nduga, mengingat masyarakat disana ingin merayakan Natal dan tahun baru,” katanya di Gedung Parlemen DPRD Papua.
Menurutnya dengan kehadiran PAsukan TNI dan POlri di Nduga disaat masyarakat hendak merayakan natal dan tahun baru dianggap kurang tepat, mengingat waktu semakin dekat, sehingga alangkah bijaknya jika Jokowi menarik pasukan TNI dan Polri dari kabupaten Nduga “Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga,” ucapnya.
Berkaitan dengan pembantaian yang terjadi di Nduga Lukas Enembe mengakau akan segera membentuk tim independen untuk mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi di wilayah Nduga. “Tim ini akan terdiri dari DPRP, Komnas HAM dan pemerintah, mereka akan dibagi dan turun ke Nduga, segera mungkin,” ujar Lukas Enembe. (TTR)