Lampung Utara (SL)-Seiring dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara yang diterima dr. Sri Widodo dari Gubernur Provinsi Lampung, M. Ridho Ficardo, pada Senin kemarin (12/02/2018), anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Lampura, Syamsu Nourman, meminta agar setelah dilakukan serah terima jabatan (sertijab), Plt. Bupati setempat bergerak cepat guna melakukan pembenahan sistem birokrasi dan tatakelola pemerintahan serta mencari solusi guna melakukan penataan administrasi keuangan daerah.
Hal ini disampaikan Syamsu Nourman saat menghadiri penyerahan SK Plt. Kepala Daerah yang dipusatkan di Ruang Rapat I Sekretariat Pemprov. Lampung.
Dikatakannya, sebagai Putra Daerah dirinya merasa sangat prihatin terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Kab. Lampura saat ini.
“Memperhatikan beragam gejolak yang terjadi di Lampura akhir-akhir ini, saya menghimbau, sejak diserahkannya SK Plt. Bupati Lampura kepada dr. Sri Widodo yang berakhir sampai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar segera melakukan pembenahan birokrasi dan tatakelola pemerintahan,” himbau Syamsu Nourman, saat diwawancarai, Senin kemarin, (12/02/2018), di pelataran Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung, usai serah terima SK Plt. Kepala Daerah.
Dijelaskan Syamsu Nourman, langkah ini harus segera dilakukan agar tidak ada dualisme kepemimpinan dalam institusi ASN yang membidangi.
“Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan terhadap rentang kendali pemerintahan,” imbuhnya.
Ia juga berharap supaya Agung Ilmu Mangkunegara tidak mengintervensi arah kebijakan pemerintahan di tangan Plt. Bupati dr. Sri Widodo.
“Sebab, saat ini Agung mengambil langkah cuti diluar pertanggungan negara guna mengikuti perhelatan Pilkada Serentak 2018 di Kab. Lampura,” ujar Syamsu Nourman.
Plt. Bupati harus segera menyikapi dan melaksanakan tupoksinya dengan mengambil langkah kebijakan strategis agar dapat melakukan pembenahan keuangan daerah yang selama ini dinilai banyak pihak mengalami banyak problematika.
“Selain itu, Plt. Bupati harus menjaga dan menegaskan netralitas ASN, baik sebelum, saat, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Lampura,” ujar Syamsu Nourman.
Dalam hal pelaksanaan pembangunan berbagai sektor serta pelayanan publik pasca Bupati Agung yang mengambil cuti diluar pertanggungan negara, Plt. Bupati dr. Sri Widodo pun harus melanjutkan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan.
“Plt. Bupati memiliki kewenangan yang sama dengan jabatan Bupati. Untuk itulah seluruh program pembangunan serta kebijakan strategis lainnya harus segera dilaksanakan. Tidak ada pembangunan yang tertunda disebabkan Bupati mengambil cuti. Saya pun menghimbau agar Plt. Bupati Sri Widodo menjalin hubungan dengan seluruh stakeholder yang selama ini terabaikan,” himbaunya.
Dijelaskan Syamsu Nourman, sikap dan karakter dr. Sri Widodo yang sangat terbuka dengan berbagai pihak, seperti anggota legislatif, para staf ASN, LSM, awak media, hingga aktivis kontrol sosial lainnya agar terus dipertahankan.
“Amanah yang diemban dr. Sri Widodo sebagai Plt. Bupati harus selaras dengan aspirasi seluruh stakeholder. Sifat kekeluargaan dan keterbukaannya selama ini tidak boleh berubah sedikitpun agar terjadi harmonisasi di setiap tingkatan,” lanjutnya.
Dalam hal penggunaan fasilitas negara, tutur Syamsu Norman, Plt. Bupati untuk segera menempati fasilitas rumah jabatan Bupati, kantor dinas, maupun fasilitas negara lainnya guna mengemban tugas dan menampung seluas-luasnya aspirasi masyarakat yang selama ini tersumbat.
“Plt. Bupati jangan terlampau protokoler seperti yang selama ini terjadi. Tidak lupa selaku wakil rakyat saya menghimbau agar masyakat Lampung Utara mendukung penuh pemerintahan yang prorakyat,” himbau Syamsu Norman.
Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Syamsu Nourman menyerukan agar seluruh pihak dan juga pasangan calon yang akan bersaing agar terus menjaga harmonisasi serta dinamika politik tidak berdampak pada kerukunan hidup bermasyarakat. (Ardi)
