Dugaan Penyimpangan Tiga Tahun Deposito APBD Lampung Selatan di Bank Lampung, Kejati Tunggu Hasil Audit BPK dan OJK

Bandar Lampung (SL)-Dugaan korupsi pada pengelolaan deposito APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017, 2018 dan 2019 di Bank Lampung Cabang Kalianda masih di proses di Kejaksaan Tinggi Lampung. Tim penyidik bidang pidana khusus (Pidsus) Kejati Lampung telah melakukan sejumlah pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan. Tim penyidik kini menunggu hasil audit BPK RI dan pemeriksaan OJK Provinsi Lampung.

Baca: Lapor Pak Kajagung, Satu Tahun Lebih Kasus Deposito APBD Lampung Selatan Rp250 Miliar di Bank Lampung Jalan Ditempat?

Hal itu disampaikan, Lembaga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD), yang melaporkan kasus tersebut. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan tim penyidik Kejati pada Senin 17 Juli 2021 lalu, di ruang rapat Aspidsus Kejati Lampung, dan diterima langsung oleh Kepala Seksi penyidik (Kasidik) Rolando Ritonga, didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum), Andrie W Setiawan,” kata Seno Aji, melalui keterangan persnya di Bandar Lampung pada Selasa 28 September 2021.

Seno Aji mengatakan bahwa pihak Kejati Lampung melalui tim penyidik pada bidang pidana khusus (Pidsus) telah melakukan sejumlah pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan terkait persoalan deposito APBD Lampung Selatan tersebut. “Bahwa pihak Kejati Lampung menjelaskan, penyidik telah melakukan sejumlah pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan serta meminta sejumlah dokumen kepada pihak-pihak terkait. Namun untuk saat ini tim penyidik Kejati masih menunggu hasil audit dari BPK RI perwakilan provinsi Lampung dan pemeriksaan dari OJK Provinsi Lampung,” ujar Seno Aji.

Seno Aji berharap, Kejati Lampung untuk tetap meneruskan perihal laporan atas dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang telah ditangani oleh tim penyidik pada bidang Pidana Khusus (pidsus) Kejati Lampung tersebut. Karena diduga telah terjadi penyimpangan yang mengarah pada KKN terhadap bunga deposito APBD tahun 2017, 2018 dan 2019. “Pertama tidak pernah transparan saol penempatan deposito APBD Lampung Selatan dari tahun 2017, 2018 dan 2019 baik dari waktu penempatan deposito, maupun besaran bunga deposito yang masuk ke rekening kas daerah,” katanya.

Seno Aji juga mendesak BPK RI Perwakilan Lampung dan OJK Lampung untuk segera menuntaskan pemeriksaan permintaan terhadap persoalan pengelolaan uang APBD Lampung Selatan yang didepositokan diam-diam tersebut.

Sebelumnya, Direktur Pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK), Aprianus John Risnad mengatakan, pihaknya pasti akan memproses setiap laporan yang masuk. “Setiap laporan yang masuk pasti tercatat di OJK dan diproses sesuai prosedur yang ada. Dan untuk informasi yang dibutuhkan sebaiknya disampaikan secara resmi melalui Humas OJK Lampung,” kata Aprianus John Risnad 23 Juni 2021 lalu.

PAD Deposito Rp250 Miliar  Tidak Tercatat Dalam APBD

Sebelumnya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tahun 2019, untuk pendapatan asli daerah (PAD) telah dianggarkan sebesar Rp276.906.061.381 dan dapat direalisasikan sebesar Rp275.464.317.224 atau 99,48% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun PAD yang diterima Pemkab Lampung Selatan sel ke kas daerah, terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp117.851.364.597, Retribusi Daerah sebesar Rp10.242.771.756, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.927.461.628 dan yang terakhir, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp138.442.719.241.

Jika dilihat dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada Tahun Anggaran 2019, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dapat direalisasikan sebesar Rp.138.442.719.241. Anggaran tersebut, bersumber dari Jasa Giro Kas Daerah terealisasi sebesar Rp23.826.133.119, Jasa Giro Pemegang kas sebesar Rp2.226.648, kerugian uang sebesar Rp12.668.000.

Selanjutnya, pendapatan jasa layanan umum BLUD sebesar Rp60.651.555.273, pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya sebesar Rp5.060.138.859 dan Pendapatan dana Kapitasi JKN sebesar Rp48.889.997.341.

Dari hasil audit BPK RI itu, pada pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, tidak ada pendapatan kas daerah yang bersumber dari deposito. Lalu, Kemana Pendapatan dari hasil bunga deposito sebesar 8 persen yang berjumlah sekitar Rp16.302.876.712,37. (Jun/red)