Akademisi Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Rp18 Miliar Proyek Kemenag Lampung

Bandar Lampung (SL)-Akademisi meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan tender proyek belasan miliar di Kemnterian Agama Kantor Wilayah Lampung. Apalagi muncul rumah melibatkan oknum anggota DPRD dan mantan anggota dewan di Lampung yang ikut mengondisikan proyek tersebut.

Baca: Belasan Miliar Proyek Kemenag Lampung 2021 Diduga Dikendalikan Kasubbag Atas Restu Pimpinan?

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Yusdianto berpendapat jika legislator itu tidak mampu menjaga marwah sebagai wakil rakyat dan cenderung oportunis dengan memperkaya diri sendiri. “Seharusnya anggota DPRD bisa menjaga marwah nya sebagai wakil rakyat yang di pilih oleh rakyat dan mengetahui fungsi nya, bukan terlibat dalam  dugaan proyek yang sedang berjalan di kementrian Agama (kemenag) Provinsi Lampung, ” tegas Yusdianto kepada wartawan, Kamis 07 Oktober 2021.

Sehingga, kata dia, sangat di sesalkan jika benar adanya anggota DPRD yang ikut terlibat dalam proyek tersebut. Karena itu dirinya juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD segera menegur anggota nya yang diduga terlibat dalam proyek Rp. 18 M itu.”Sangat di sesalkan sekali kalau ada anggota DPRD yang tugas nya seharusnya mengawasi , menerima Aspirasi rakyat malah ikut serta dalam proyek tersebut, ” katanya

Yusdianto juga berharaf, penegak hukum di Lampung untuk bisa ikut serta dalam mengawasi proyek di kemenag Provinsi Lampung tersebut dengan jumlah yang cukup besar. “Saya juga mendorong Aparat Penegak hukum (APH) untuk ikut mengawasi dalam pembangunan tersebut ,karena ini bukan uang kecil di masa masyarakat dalam keadaan pandemi ini,” katanya.

Sebelumnya proyek fisik di Kementerian Agama Provinsi Lampung diduga sarat penyimpangan. Nilai proyek secara keseluruhan yang mencapai Rp 18 Miliar diduga dikendalikan oknum pejabat kemenag dan disinyalir atas restu Kakanwil. Dari informasi yang berhasil dihimpun, oknum Kasubag yakni IH diduga mengendalikan proyek. Bahkan IH menguasai proyek bernilai puluhan miliar dan ada oknum anggota dewan terindikasi terlibat. (red)