Jakarta (SL)-Ketua umum PWI Pusat, Atal S. Depari, menegaskan bahwa penahanan atau pengambilan HP milik wartawan di tempat kerjanya merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers dan UU Pers No 40 Tahun 1999. Hal itu diungkapkan Atal, menanggapi ketentuan yang diberlakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu yang mewajibkan HP dan peralatan kerja wartawan ditahan di pos keamananan.
“Di era teknologi digital, telah terjadi konvergensi, sehingga satu alat memiliki banyak fungsi sekaligus. Begitu pula dengan hand phone (HP) atau telepon seluler yang semula hanya untuk bertelepon, kini fungsinya sudah juga menjadi alat kerja, mulai mencatat, merekam sampai mengirim dan menyebarkan berita, bahkan untuk transfer uang. Dengan demikian kini HP bagi wartawan telah menjadi alat kerja yang penting,” tegas Atal, Rabu,10 Maret 2021 di Jakarta
Atal mengingatkan, UU Pers dengan jelas sudah memberikan jaminan, dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi oleh hukum, termasuk tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. “Penahanan HP dan alat kerja wartawan, jelas merupakan tindakan yang menciptakan hambatan dalam pekerjaan wartawan,” katanya.
Dan oleh sebab itu dapat dipandang sebagai bagian dari menghalangi tugas wartawan. Belum lagi tidak ada jaminan HP dan peralatan kerja lain yang ditahan tidak dibocorkan atau direntas datanya. Atal menjelaskan, dalam UU Pers dijamin pula terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran. “Termasuk dalam pengertian penyensoran ialah tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam,” tegas Atal.
Dengan demikian, lanjut Atal, penahan HP alat-alat kerja wartawan, dapat dikualifikasi sebagai penyensoran. Menurut Atal, Kejari setempat tidak perlu khawatir dengan tugas para wartawan disana. Atal mengingatkan, semua wartawan harus bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. ”Dan itu dapat diancam hukuman dua tahun penjara. Untuk wartawan anggota PWI juga harus tunduk kepada Kode Perilaku Wartawan,” ujar Atal.
Atal menambahkan, wartawan dalam menjalankan tugasnya, tidak dapat bertindak sembarangan dan menyiarkan berita yang tidak sesuai Kode Etik Jurnalistik. Maka, tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kerja wartawan. “Kalau ada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku tinggal dilaporkan ke organisasi wartawan yang telah diverifikasi atau ke Dewan Pers. Demikian pula tersedia hak jawab yang harus dilaksanakan pers secara gratis,” katanya.
Atal juga menghimbau agar para penegak hukum, untuk lebih memahami UU Pers, sehingga selain dapat lebih menghormati profesi wartawan juga dapat meningkatkan sinergi antara penegak hukum dengan pers sesuai fungsi masing-masing. “Hubungan yang harmonis antara penegak hukum dan wartawan akan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas,” katanya. (red)
