Tulang Bawang (SL) Badan Pertanahan Nasional kabupaten tulang bawang tidak membenarkan penarikan biaya pembuatan sertipikat PTSL yang di lakukan oleh pemerintah kampung Kahuripan Dalem Kecamatan Banjar Baru sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
Hal itu di ungkapkan oleh Endi Purnomo. SH.MH. selaku kepala seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kabupaten tulang bawang kepada awak media Jum’at, 5 Maret 2021 saat di temui di ruang kerjanya.
“Kalau biaya yang di minta oleh pihak panitia pelaksana pembuatan sertipikat PTSL sebesar Rp. 1.200.000 itu sudah melampaui batas, kalau masih Rp. 300.000 – Rp. 400.000 ya hal yang wajar karena mungkin untuk transportasi panitianya, namun itu juga harus di musyawarah kan terlebih dahulu bersama-sama baik pemerintah kampung, panitia pelaksana dan masyarakat yang membuat sertipikat itu kerena telah melanggar nilai yang di tetapkan oleh Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal yang besarannya hanya Rp. 200.000,-“, imbuhnya.
Lebih lanjut, karena Ketentuan besar biaya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang meliputi Mentri Agraria,Mentri dalam negri dan Menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi,nomor:25/SKB/V/2017,nomor:590-3167A,nomor:34 tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiyaan persiapan pendaptaran tanah sistematis lengkap ,yakni wilayah Sumatera khususnya wilayah Lampung biaya yang ditanggung masyarakat Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), jelasnya, Jelasnya.
Sebelumnya di beritakan, Warga Kampung Kahuripan Dalem Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang keluhkan adanya dugaan pungutan liar dalam program pembuatan sertifikat dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun 2020 di kampung setempat oleh oknum kepala kampung dan tim panitia pembuatan sertifikat PTSL atau lebih dikenal dengan sebutan prona.
Warga mengeluh atas tingginya biaya pembuatan buku sertifikat prona yang diadakan Pemerintah Kampung Kahuripan Dalem, sebab setiap calon pembuat sertifikat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.200.000,- yang sebesar Rp.1.000.000 diberikan saat pemberkasan dan Rp.200.000 untuk biaya sampul sertifikat. (Red)
