Jakarta (SL)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah jangan selalu menggunakan pendekatan hukum kepada pihak yang memiliki pandangan berbeda dalam mengelola negara. Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas pendekatan hukum akan begitu dirasa maslahatnya bilamana ditujukan terhadap pelaku kriminal.
“Tapi dalam hal yang terkait dengan perbedaan pandangan dan pendapat kita tentang negara dan pengelolaannya maka janganlah kita cepat-cepat melakukan pendekatan hukum dan atau security approach, tapi sebaiknya kita melakukan pendekatan dialog dan musyawarah dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dan rujukan utama kita,” sebut Anwar Abbas dalam keterangan tulisnya yang dikutip, Selasa 8 Desember 2020.
Untuk itu, kata Abbas gagasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal Dewan Kerukunan Nasional yang pernah digagas dalam periode pertama kepemimpinannya patut untuk dihidupkan kembali. “Menurut saya sangat bagus dan sangat tepat sekali untuk diaktifkan kembali sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan pandangan dan pendapat di antara elemen dan kelompok masyarakat seperti yang ada saat ini, seperti dengan Habib Rizieq Shihab misalnya maka hal itu akan bisa kita selesaikan dengan baik-baik,” ucapnya.
Pasalnya menurut Anwar Abbas, terkadang perbedaan dalam suatu masalah kerap dilandaskan karena adanya perbedaan informasi yang diperoleh ataupun sudut pandang yang berbeda dalam melihat masalah.
“Karena masing-masing pihak seperti kita ketahui biasanya berbeda dalam satu masalah karena berbedanya informasi, kepentingan dan sudut pandang. Dan lewat Dewan Kerukunan Nasional tersebut kita akan bisa menyamakan persepsi dan pandangan kita tentang suatu masalah yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan kita akan bisa menemukan solusi yang tepat dan terbaik bagi bangsa dan negara ini sehingga negeri ini aman tenteram dan damai,” harapnya. (red)
