Bandar Lampung (SL)-Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Lampung sebagai lembaga independen berkomitmen untuk memantau jalanya pemilu Kota Metro sampai dengan terpilihnya kepala daerah baru. Selain itu JPPR akan terus berusaha untuk menenangkan masa tenang kali ini.
“Jangan sampai momen masa tenang ini digunakan oleh pasangan calon sebagai sarana melakukan serangan fajar maupun kegiatan kampanye lainya yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kami juga mengingatkan serta menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Metro bahwa dalam kasus penerimaan suap atau politik uang,” kata Ketua JPPRL Lampung Erfan Zain.
“Baik dari pemberi maupun penerima akan dikenakan sanksi pidana. Selain itu politik uang juga berarti menjual hak serta otoritas rakyat selama 5 tahun mendatang. Kota Metro hari ini masih digadang-gadang sebagai Kota Pendidikan. Maka sangat disayangkan apabila warga Metro memilih pemimpinya melalui jumlah uang yang diterima, bukan melalui kapabilitas dan kemampuan calon tersebut dalam memimpin,” tambahnya.
Dalam memantau pilkada kali ini JPPR juga akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang merusak masa tenang sehingga membuat ketegangan akan segera dilaporkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Harapanya pemilu bersih melahirkan pemimpin yang bersih pula. “Sehingga kedepan Metro menjadi kota yang lebih maju,” urainya.
Dia menambahkan, Senin pertama di bulan Desember KPU Kota Metro resmi menurunkan akreditasi atas lembaga pemantau pemilihan kepala daerah di Kota Metro yang akan diselenggarakan Rabu mendatang. Pada tanggal 6-8 september merupakan masa tenang sebelum pemilihan kepala daerah dilangsungkan.
“Namun tampaknya masa tenang ini justru menjadi momen yang menegangkan khususnya pada calon kepala daerah beserta tim pemenanganya. Pasalnya para calon akan merasa was-was apakah ada suara yang tiba-tiba bergeser atau tidak,” katanyaa.
Walaupun belum ada bukti yang otentik, namun dapat diprediksi bahwa pemilu di Kota Metro akan menjadi pemilu dengan money politic paling tinggi. Mengingat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Metro tidak sebanyak Kabupaten/Kota lain dengan angka yang tidak mencapai 120 ribu pemilih. “Dengan melihat situasi ini maka perlu ada peran serta dari seluruh unsur masyarakat dalam memantau pilkada tahun ini khususnya di Kota Metro,” katanya. (wagiman)
