Lampung Selatan (SL)-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggeledah kantor Inspektorat Lampung Selatan (Lamsel) terkait dugaan suap pendapatan mineral dan batubara (minerba), Senin 23 November 2020. Penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah Nomor: 04/L.8/Fd.1/11/2020 tanggal 17 November dan surat perintah penyidikan Nomor: 06/L.8/Fd.1/11/2020.
Baca: Korupsi Pajak Minerba Lampung Selatan Mandeg di Kejati Lampung
Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang berupa dokumen dan alat komunikasi beberapa pejabat strategis di Inspektorat Lamsel. “Ya betul, tadi tim turun ke Inspektorat Lamsel untuk melakukan penggeledahan,” kata Kasipenkum Kejati Lampung Andrie W Setiawan.
Menurut Andrei, penggeledahan dilakukan terkait pengumpulan barang bukti dalam dugaan TPK (tindak pidana korupsi) pemerasan atau penerimaan hadiah yang melibatkan pejabat struktural Inspektorat Lampung Selatan tahun 2020. “Penggeledahan terkait pengumpulan barang bukti,” ujar Andrie.
Pantauan wartawan tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Inspektorat Lamsel pada pukul 10.30 WIB. Sementara Kasipidsus Kejari Lamsel Eko Setia Negara menyatakan bahwa penggeledahan tersebut merupakan wewenang Kejati. “Bukan wewenang saya, langsung saja ke Penkum Kejati saja,” katanya.
Sebelumnya dalam kasus itu, penyidik Kejati telah memeriksa tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lamsel terkait kasus tersebut. (red)
Kabais: Soal PapuaSudah Sah Bagian NKRI Sejak Pepera 1969
Jakarta (SL)-Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen TNI Joni Supriyanto menegaskan kembali bahwa Papua sudah sah menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969. Hal tersebut ia buktikan dengan melihat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua yang pernah dilakukan pada 1969.
“Kita mampu menyampaikan bahwa referendum di Papua sudah selesai dengan Pepera-nya, dengan Resolusi 2504, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari bagian NKRI,” kata Joni dalam Webinar bertajuk Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya, Sabtu 21 November 2020.
Joni menjelsakan hasil Pepera itu kemudian selalu digaungkan oleh TNI kepada masyarakat Papua dan di luar Papua. Sebelum hasil Pepera tersebut, sudah ada perjuangan rakyat bangsa yang dipimpin oleh Panglima Mandala saat itu, Soeharto.
“Sehingga dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia waktu itu, didengar oleh PBB, maka dilakukan Pepera. Kemudian, lobi-lobi politik antara Indonesia dengan negara luar untuk meyakinkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia dilakukan oleh petinggi kita zaman dahulu,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa desakan gerakan separatisme, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), perlu diwaspadai. Terlebih lagi, saat ini, gerakan tersebut dinilai sudah memasuki ranah dunia maya atau bergerak melalui media sosial (medsos).
“Untuk itu, tugas kitalah menjelaskan kepada khalayak banyak bahwa yang terjadi di Papua tidak seperti yang muncul di media sosial. Jadi, hari ini adalah perang opini yang dibentuk oleh kelompok-kelompok propaganda, khususnya OPM, kita juga harus mampu membalas atau meluruskan,” jelasnya.
Joni meminta semua elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk melawan gerakan separatis tersebut dengan cara perang opini. Adapun perang opini itu, kata dia, dapat dilakukan dengan memberikan narasi terkait keberhasilan pemerintah dalam membangun Papua.
“Belanda sudah menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara kita hadir di Papua sejak tahun 1960-an. Perbandingan 350 tahun, bandingkan dengan tahun 60-an, sekian puluh tahun. Bagaimana pembangunan di Papua, perkembangannya, jauh lebih baik, signifikan, saat ini daripada waktu dijajah oleh Belanda,” katanya. (Rls/red)
