Mesuji (SL)-Keterbatasan auditor dalam memahami penatausahaan keuangan desa menyebabkan belum adanya keseragaman pengawasan atas keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten. Demikian disampaikan Direktorat Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Imam Fatkuroji, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Hukum dan Produk Hukum Desa, di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung, Selasa 03 November 2020.
Akibat kondisi ini, masih kata Imam, pengawasan oleh Inspektorat masih bersifat parsial dan hanya fokus pada penggunaan sumber pendapatan tertentu. “Belum secara menyeluruh sebagai satu kesatuan penganggaran desa,” kata Iman.
Menurutnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat juga lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten dan aspek Pemerintahan Desa. “Karenanya pengawasan belum bisa menilai tingkat pengelolaan keuangan secara menyeluruh baik dari tingkat perencanaan maupun pelaksanaan,” jelas Imam.
Kegiatan yang digagas Asisosiasi Pemerintahan Desa Sekuruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Mesuji bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (LPPAN) ini direncanakan selama tiga hari mulai 2 hingga 4 Nopember 2020 dan dihadiri 105 Kepala Desa dan Sekdes se Kabupaten Mesuji.
Ketua Apdesi Kabupaten Mesuji, Yusuf Arrasuli, menyebut, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa terkait regulasi dan tata kelola kuangan desa. “Terutama terkait transparansi dan akuntabilitas,” ucap Yusuf. (Red)
