Kota Metro (SL)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta media massa turut serta proaktif dalam pengawaan kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Metro. Masa kampanye akan berakhir 5 Desember 2020, dengan menyesuaikan pandemi covid-19.
“Masa kampanye akan berakhir 5 Desember. Nah, saat ini tentu berbeda dari pilkada sebelumnya. Karena kita di tengah pandemi covid-19,” ujar Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah saat diskusi pengawasan kampanye bagi media massa di masa pandemi Pilkada 2020 di LEC Kartika, Rabu, 21 Oktober 2020..
Dia menjelaskan, jika dulu kampanye bisa ramai dihadiri dan ada kerumunan banyak orang, saat ini tidak lagi diperbolehkan. Pihaknya juga mendorong agar pasangan calon memanfaatkan kampanye secara daring. “Kita melakukan pengawasan pada beberapa hal. Seperti kampanye terbatas, tatap muka, daring, iklan, hingga debat publik dan lainnya. Tapi kita juga fokus pada penerapan protokol kesehatan, netralitas ASN, dan politik uang,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk media sosial, setiap paslon maksimal memiliki 20 akun di media sosial. Bawaslu juga sudah bekerja sama dengan Facebook dan Instagram untuk pelanggaran kampanye media sosial. “Kerja sama kita untuk mentakedown kalau ada pelanggaran. Nah, untuk yang berkaitan dengan pelanggaran misal hoaks atau SARA yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE, ya kita teruskan ke polisi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib mengatakan, dalam pengawasan media sosial, pihaknya mengajak semua elemen untuk terlibat aktif. Jika tidak bisa melaporkan, minimal bisa memberikan informasi awal. “Supaya kami bisa menelusuri. Dan tentu kami minta teman-teman media massa juga turut mengawasi jalannya kampanye. Himbauan kami jangan sara atau black campaign,” kata dia.
Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau insan pers independen dalam menyampaikan berita terkait pemilihan wali kota dan wakil wali kota Metro. “Media harus bersikap independen. Dan memberitahu masyarakat soal visi dan misi para calon. Jadi pertarungan gagasan yang dikejar, bukan menjatuhkan salah satu calon,” kata Ketua bidang pendidikan PWI Lampung Eka Setiawan.
Dia menjelaskan, pada gelaran politik, media massa harus jadi penyampai informasi kepada publik yang membeda rekam jejak masing-masing calon. Serta turut mengawasi jalannya kampanye yang sesuai protokol kesehatan. “Dalam situasi pandemi ini kan kampanya tidak boleh melakukan konser musik, kumpul-kumpul atau berdesakan. Jadi pengawasan penting, apalagi situasi di lapangan sangatlah penting,” ujarnya. (rb/tn)
