Banten (SL)-Aktivis penggiat Anti Korupsi Provinsi Banten mempertanyakan hiruk pikuk pihak Pemprov Banten yang akan menyemarakan penanam cabai, jagung dengan lahan yang luas di daerah Banten sejak tiga tahun lalu. Karena logikan jika benar maka Provinsi Banten akan menjadi lautan cabai dan Jagung. Tapi faktanya para pedagang di Propinsi Banten masih saja membeli cabai dan jagung dari luar daerah,
Ketua LSM JBB Wawan Setiawan mengatakan bahwa pada tahun 2017 Dinas Pertanian Provinsi Banten mengeluarkan anggaran APBN untuk kegiatan program peningkatan produksi dan nilai tambah Holtikultura yaitu terpenuhinya konsumsi cabai, bawang merah, jeruk sebesar Rp8 miliar lebih.
“Dalam tahun yang sama di tahun 2017 Dinas Pertanian Prov Banten juga mengeluar anggaran Rp741, 9 juta, yang dianggarkan setiap tahun dengan nilai dan kegiatan sama hingga tahun 2020. Namun anggaran besar tersebut tidak terlihat hasilnya,” kata Wawan.
Menurut Wawan, jika benar di laksanakan, dengan nilai yang begitu besar, dibutuhkan lahan yang luas. “Kami dari LSM JBB melihat sekasat mata apabila semua kegiatan ini terealisasi mungkin bisa jadi Prov Banten ini bisa menjadi lautan cabai, jeruk dan bawang merah,” kata Wawan Setiawan.
Wawan merinci, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah sesuaikan lahan-lahan yang dimiliki Gapoktan, dengan anggaran tersebut. “Hingga kini kami tidak tau sesuai apa tidak lahan yang di miliki oleh gapoktan. dan apakah pihak instansi/dinas benar menerima pengajuan peningkatan produksi dari pihak gapoktan,” katanya.
Wawan menjelaskan di tahun 2018 ada anggaran Rp5,275 miliar, dan tahun 2019 Rp4 miliar lebih. “Dinas pertanian provinsi banten mengeluarkan anggaran untuk kegiatan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai, dalam tiap tahun pengeluaran anggaran buat program itu berbeda lokasi lahan apa atau
Lahan yang sama,” katanya.
Karena itu, LSM JBB banten, mendesak penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut, karena terindikasi fiktif. “Kami dari LSM JBB BANTEN mendesak kepada institusi hukum untuk memproses lebih lanjut para oknum yang bernaung di dinas pertanian provinsi banten,” katanya. (suryadi)
