Bandar Lampung (SL)-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku heran dengan Kota Bandar Lampung yang sulit untuk melunasi anggaran untuk penyelenggara Pemilu. Tito mengaku sudah beberapa kali menegur Kota Bandar Lampung. Karena itu Tito segera perintahkan Dirjen untuk melakukan pemeriksaan.
“Saya kira ini Kota Bandar Lampung ini paling macet saya juga enggak tahu kenapa. Kota Bandar Lampung, dari perasaan saya, kalau dari rapat ini paling banyak saya tegur itu Bandar Lampung terus. Sekarang PJ-nya kalau ada di sini, tolong cek, daripada nanti kita periksa, saya suruh Dirjen nanti periksa, mana uangnya,” kata Tito dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa 20 Oktober 2020.
Mendagri menegaskan anggaran Pilkada 2020 sudah didukung APBN ataupun APBD. Tito menyebut anggaran dari APBD melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah hampir terealisasi 100 persen.
“Pilkada, untuk bisa sukses tentu merupakan suatu orkestra, dari sejumlah elemen yang pertama elemen saya kira pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting, yang pertama masalah anggaran. Penganggaran saya kira anggaran sudah didukung baik oleh APBD dengan naskah perjanjian hibah 270 daerah,” kata Tito.
“Sampai hari ini realisasi sudah hampir mendekati 100 persen. Ini kalau kita lihat anggaran ini untuk KPU sudah 10 triliun, kemudian 99,58 persen. Untuk Bawaslu itu sudah 3,4 triliun lebih, 99,61 persen, dan untuk aparat keamanan Polri dan TNI itu sudah 1,2 triliun lebih atau 83,77 persen,” kata Tito.
Tito meminta dirjen keuangan daerah Kemendagri mendorong pemerintah daerah yang belum tuntas untuk segera melunaskan. “Di sini ada dirjen keuangan daerah, saya minta dorong betul daerah-daerah lain yang belum tuntaskan 100 persen, daerah mana saja. Karena semua sekarang kebanyakan Plt, perintahkan ke Plt untuk segera melunasi agar tak ada lagi beban Bawaslu, KPU atau aparat keamanan,” tegasnya. (Red)
