Pesawaran (SL)-Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Waykhilau Zainal Abidin memimnta pejabat Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek proyek yang ada di Pesawaran, yang kerap banyak terjadi penyimpangan. Termasuk proyek proyek Penunjukan Langsung (PL).
“Karena banyaknya rekanan pelaksanaan proyek PL di Pemerintah kabupaten Pesawaran dinilai dibiarkan bebas melanggar aturan. Ini harus menjadi perhatian demi kemajuan pesawaran,” kata Zainal Abidin, Minggu 18 Oktober 2020.
Menurut Zainal Abidin, banyaknya temuan terkait pelanggaran yang di lakukan para rekanan dan pelaksana proyek termasuk kerjaan yang PL. Mulai dari tidak memasang pagu anggaran atau papan plang proyek yang sedang di kerjakan, sumber dana yang tidak jelas dari APBD atau APBN atau dana yang lain.
“Yang jelas semuanya hampir di setiap pengerjaan proyek baik Normalisasi sungai pengerjaan rehabilitasi sekolah irigagasi drainase semua tidak memasang pagu anggaran,proyek tersebut. Ini indikasi menjadi macam macam. Kalo bersih mengapa harus risih,” katanya.
Zainal menyatakan semua temuan itu sudah mereka data, “Dan harapan kami agar dari beberapa temuan yang sudah ada baik yang pengerjaannya asal- asalan atau yang tidak sesuai dengan juknis dan RAB nya dapat di proses hukum,” katanya,
Menyoroti dari pemberitaan sebelumnya terkait normalisasi anak sungai di Desa Penengahan Kecamatan Waykhilau, yang di duga di kerjakan asal-asalan dan amburadul, Zainal Abidin menyatakan akan secepatnya turun kelapangaan, dan melakukan kroscek proyek tersebut.
“Sesuai ketentuan setiap pengerjaan proyek apalagi proyek itu bersifat pengajuan langsung (PL) harus memasang papan nama di lokasi proyek tersebut ,isi papan nama itu menurut dia harus di cantumkan Nama badan hukum dari plaksana proyek itu dan sumber dananya pun harus jelas,” katanya.
Yang lebih tragis lagi, katanya, pengerjaan dari normalisasi anak sungai yang di lihat di vidio rekaman yang kualitasnya terkesan asal- asalan. “Ini harus segera di procek langsung agak jelas sebatas mana kebenarannya,” ujarnya.
Karena itu, Zainal meminta Pemerintah Kabupaten Pesawaran terutama Dinas terkait sebagai leading sektor proyek dapat transparan dan bertindak tegas. “Jika ada rekanan yang melanggar aturan jangan dibiarkan sehingga tidak memunculkan persepsi negatif. Karna masyarakat juga harus tau berapa anggaran proyek yang sedang di kerjakan,” katanya. (Udin)
