Bandar Lampung (SL)-Ramai jadi cibiran nitizen terkait komentar Wali Kota Bandar Lampung Herman HN yang menyebutkan menilai aksi ribuan mahasiswa tolak omnibus way tidak ada gunanya, karena tidak ada yang akan mengirim tuntutan mereka ke DPR RI, Herman HN meralat dan minta maaf..
Herman HN menyataakan bahwaa dirinya tidak pernah melarang mahasiswa dan buruh melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker). “Saya sebagai Wali Kota tidak pernah menyatakan melarang mahasiswa dan buruh melakukan kegiatan unjuk rasa terkait UU Omnibus Law. Jika salah persepsi saya minta maaf,” katanya Herman HN, Kamis 8 Oktober 2020.
Menurut Herman, dirinya hanya memandang bahwa aksi menyampaikan aspirasi itu akan lebih efektif jika dilakukan di pemerintah pusat dan DPR. Karena menurutnya, produk undang-undang (UU) adalah hasil kerja pemerintah pusat dan DPR. “Sehingga penyampaian aspirasi bisa lebih cepat dan efektif. Atau menyampaikan aspirasi tersebut ke perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah,” kata Herman.
Apalagi, kata Herman, kondisi Bandar Lampung yang saat ini dalam kondisi darurat wabah Covid-19. Sebagai wali kota, Herman mengaku justru sangat mendukung kegiatan mahasiswa. “Maka saya sangat mengkhawatirkan keselamatan anak-anak mahasiswa dan kawan-kawan buruh khawatir tertular Covid-19,” ungkap Herman.
“Saya buktikan bahwa sudah ribuan anak Bandarlampung ini saya kuliahkan secara gratis di Unila, Itera, dan UIN Radin Intan. Semua kegiatan mahasiswa, baik BEM maupun mahasiswa ekstra kampus selalu saya bantu dan dukung,” tambahnya.
Terkait kehidupan buruh, Herman juga mendukung kesejahteraan buruh melalui kebijakan menaikkan upah buruh setiap tahunnya. “Sehingga upah buruh di Bandarlampung tertinggi di Lampung. Dan saya pastikan tahun depan upah buruh juga naik,” katanya.
Herman mengajak semua pihak tidak mempolitisasi pernyataannya terkait aksi menolak UU Ciptaker. “Karena tahun ini juga berbarengan dengan masa kampanye pilkada, saya mengajak semua pihak mari berpolitik dengan santun dan bijak. Jauhi perilaku politik pembunuhan karakter, jauhi perilaku politik uang dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19,” katanya. (Red/*)
