Bandar Lampung (SL)-Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Lampung mengecam aksi represifitas aparat Kepolisian dalam menangani aksi massa menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Kamis 8 Oktober 2020. Mereka menilai tindakan represifitas Kepolisian terjadi dalam aksi dimana beberapa mahasiswa yang terlibat aksi.
Ketua Umum DPD IMM Lampung Sahru Romadon mengatakan jika tindakan aparat Kepolisian ini merupakan sikap buruk yang dilakukan kepada mahasiswa. Sikap tersebut pun menurutnya tidak mencerminkan itikad baik kelembagaan negara dalam menyikapi persoalan yang terjadi hari ini di masyarakat.
“Kami mengecam tindakan represif aparat kepolisian menangani aksi massa, kepolisian tidak perlu bertindak diluar koridor penangan aksi. Hal ini menunjukkan sikap buruk pimpinan Kepolisian menghadapi aksi massa dan jelas ini tindakan inkonstitusional” ujarnya.
Sahru Romadon pun meminta Kapolda Lampung memberikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada publik atas tindakan represifitas yang ditujukan hari ini. Dirinya pun menambahkan jika kecaman ini tindak ditindaklanjuti maka jelas jika para pimpinan pemerintahan daerah memperburuk kualitas lembaga.
“Kita minta Kapolda Lampung memberikan klarifikasi atas tindakan tersebut, tidak hanya itu mereka juga harus meminta maaf kepada publik, jangan sampai kejadian ini menunjukkan sikap buruk pimpinan pemerintahan daerah memimpin kelembagaan”, tegas Sahru. (wagiman)
