Lampung Selatan (SL)-Polres Lampung Selatan segera menindak lanjuti terkait beredarnya Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diduga ilegal di Lampung Selatan. Jika terbukti melanggar Kapolres akan menindak tegas hal itu.
Kapolres Lampung Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Zaky Alkazar Nasution, mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap adanya produk sabun yang di duga ilega tersebut. “Nah sabun yang mana, saya sendiri belum tau itu, tapi jika benar ada produk yang tidak memiliki legalitas hukumnya dan diedarkan secara masal, maka akan kami tidak tegas,” jelas Zaky, disela acara pres rilis narkoba. Selasa 6 Oktober 2020.
Lanjutnya, lantaran pihaknya belum mengetahui adanya PKRT yang diduga ilegal tersebut, untuk itu pihaknya akan melakukan kroscek terlebih dahulu. “Ya, nanti anggota Polres Lamsel akan turun melakukan pengecekan dilapangan, sesuai prosudural yang ada,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) diduga ilegal beredar di tengah masyarakat di beberapa kecamatan yang di Kabupaten Lampung Selatan. Produk (PKRT) diduga ilegal dapat dilihat dari kemasan produk dengan wadah botol plastik yang tidak menampilkan label seperti produsen, merk, komposisi kandungan, waktu produksi dan izin edar serta sertifikat perusahaan.
Diketahui, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, produk yang dimaksud wajib mencantumkan informasi produksi dalam kemasan produk PKRT.
Ditempat terpisah, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Ana Arina saat dihubungi membenarkan produksi PKRT wajib mengantungi izin produksi dan izin edar. Menurut dia, izin produksi alat kesehatan dan PKRT berlaku umum dan skala rumah tangga.
Untuk skala rumah tangga, jelas Ana, dasarnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Hukumnya wajib untuk produksi alkes dan PKRT.
“Untuk skala rumah tangga izin berupa sertifikat perusahaan rumah tangga hanya dari Dinas Kesehatan setempat. Produknya pun terbatas terhadap produk yang memiliki resiko kecil terhadap pengguna atau konsumen. Sedangkan untuk skala pabrikan, izin produksi dan edar harus dari tingkat Kementerian Kesehatan,” terang Ana, Senin 5 Oktober 2020.
Untuk izin edar, terus Ana, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Salah satu poinnya adalah wajib mencantumkan informasi produk yakni penandaan, merk atau label.
“Sesuai dengan Permenkes RI No. 62 Tahun 2017, penandaan di label didalam produk PKRT paling sedikit memuat informasi nama dagang atau merek, nomor Izin Edar, jenis dan varian produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat Produsen atau Pabrikan yang memproduksi, daftar bahan aktif yang digunakan beserta persentase, tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa, kode Produksi, kegunaan, petunjuk penggunaan atau penyiapan, kemudian memuat perhatian dan peringatan penggunaan produk,” terang Ana.
Ana juga menjelaskan, yang dimaksud penandaan atau keterangan produk adalah keterangan objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam bentuk gambar, warna, tulisan atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, atau merupakan bagian dari wadah
atau kemasannya.
“Produk alkes dan PKRT yang tidak mencantumkan label didalam produknya berpotensi dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Hal ini sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sehingga alat kesehatan dan PKRT yang beredar dan sampai ke pengguna terjamin keamanan, mutu dan manfaatnya,” tukasnya. (red)
