Bandar Lampung (SL)-Dua Walikota di Provinsi Lampung bersikap aneh saat penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayahnya. Walikota Bandar Lampung Herman HN selalu absen saat diundang rapat oleh Tim Gugus Tugas Pemerintah Provinsi Lampung. Sementara Walikota Kota Metro justru menunjuk Sekda Kota Metro sebagai ketua Gugus Tugas Penanggullang Covid-19 di wilayahnya, dan tidak pernah terlihat beraktifitas.
Sikap Walikota Bandar Lampung Herman HN mendapat tanggapan Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Profesor Sunarto yang melihat ada kejanggalan atas sikap sikap walikota tersebut. Padahal yang ageda Rapat Pemprov Lampung untuk membahas penanganan Covid-19) di daerah yang dia pimpin. “Menjadi tanda tanya besar dalam hal ini, kenapa walikota sampai absen. Bahkan dua kali tidak hadir dalam rapat penting bersama Forkopimda Lampung itu,” jelasnya.
Menurut Sunarto, seharusnya di tengah kondisi pandemi covid-19 yang sudah menjadi bencana nasional ini, sudah seharusnya walikota hadir karena menjadi Ketua Gugus Tugas di Bandar Lampung. “Kalaupun mengirim perwakilan, belum tentu delegasi itu dapat mengambil keputusan saat itu juga,” kata Sunarto.
Sunarto berpendapat, ada banyak faktor yang menyebabkan Herman tidak hadir dalam pertemuan yang penting. Apakah ada kegiatan lainnya, hingga agenda itu dianggap tidak penting atau merasa dapat diwakilkan. “Atau bisa jadi ngambek, enggan ketemu karena merasa bersalah atau yang lebih ekstrim adalah merasa dirinya paling hebat. Sehingga pertemuan semacam itu dianggap tidak ada manfaatnya. Terserah dari sisi mana yang benar dan silahkan kita menilainya sendiri,” jelasnya.
Selain itu, menurut Sunarto, penetapan Bandar Lampung sebagai zona merah menjadi perigatan agar lebih berhati-hati. Pemerintah pusat memiliki penilaian, mungkin penananganan covid-19 terkesan santai. Padahal Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang diapid dua zona merah: DKI Jakarta dan Sumatrera Selatan (Sumsel).
Seharusnya, kata Prof Sunarto, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus lebih cepat mengambil langkah tepat untuk mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran Covid-19 pasca Bandar Lampung telah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran Covid-19 sejak 28 April 2020.
Sejak saat itu, Pemprov Lampung sudah dua kali mengundang Pihak Pemda Kota Bandar Lampung untuk rapat pembahasan penanganan bencana nasional non alam. Namun Walikota Herman HN tidak pernah hadir untuk membahas keselamatan satu juta rakyat ibu kota Lampung itu.
Rapat pertama digelar pada 29 April 2020. Saat itu yang hadir hanya Sekretaris Kota Badri Tamam dan Kepala Dinas Kesehatan, Edwin Rusli. Selanjutnya, Pemprov kembali mengundang Pemkot untuk mengadakan rapat kedua terkait zona merah, Selasa (5-5-2020), dan Herman juga tak hadir.
Apakabar Walikota Metro?
Sementara Walikota Metro justru mengabaikan instruksi Menteri Dalam Negeri, bahwa Walikota/kepala Daerah langsung menjadi komando ketua Gugus Tugas di wilayahnya. Kota Metro justru menujuk Sekda Kota Metro menjadi ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19. Bahkan saat kunjungan Ketua Gugus Tugas Provinsi Lampung Gubernur Arinal Djunaidi, hanya di sambut dan ditemani Sekda Selaku Ketua Gugus Tugas, dan Wakil Walikota Metro Djohan.
“Ya memang kota metro ini agak aneh, tidak terlihat peran aktif pemerintah Kota Metro dalam penanganan Covid-19. Ramainya di media saja, bilang jaga pintu keluar masuk Kota Metro, tapi hoax. sampe sampe kemarin pasien positif di bilang isolasi, ternyata di rumah,” kata Reni, warga Hadimulyo.
Terkait bantuan, hingga kini belum ada bantuan pemerintah Kota Metro yang diterima masyarakat Kota Metro. Dinas Sosial Kota Metro hanya menyatakan hendaknya masyarakat khususnya di Kota Metro lebih bersabar. Pasalnya hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda tersebut.
Angga Novian selaku Kasi Linjamsos Dinas Sosial Kota Metro menyatakan sedang dalam proses verifikasi, dan bahwa pendataan bagi penerima dana bantuan terdampak Covid – 19 sudah selesai dan selanjutnya diajukan ke pusat.
“Ini bantuan pusat dari Kemensos,belum ditetapkan kapan bisa dibayarkan,tetapi pendataan yang dikumpulkan dari pendamping bersama seluruh pihak kelurahan dan perangkatnya batas akhir hari ini dan akan diajukan.Kita berharap data ini telah sesuai dan tepat “, kata Angga.
Ditambahkan Angga, mengenai proses pencairan dana bantuan terdampak covid-19 tersebut akan disalurkan melalui bank dan kantor pos. ”Ini saya dengar dari wawancara kemensos di TV,bahwa penyaluran bantuan terdampak covid-19 ini akan disalurkan melalui transfer bank dan kantor pos,” katanya.
“Prosesnya dengan persyaratan yang telah dikumpulkan penerima bantuan nantinya akan dilihat/ cek melalui NIK ( KTP dan KK ) ,apakah mereka punya rekening bank atau tidak.Apabila belum ada rekening,maka bantuan itu akan disalurkan melalui kantor pos,“ katanya. (Red)
