Biasa Fee Proyek di Lampung?

Oleh: Dr Eddy Rifai SH, Mhum

Berita Terkait

KESAKSIAN BB, mantan Wagub Lampung dalam persidangan teleconference dengan terdakwa AIM di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang mengejutkan kita semua. Secara tegas beliau menyatakan bahwa fee proyek di Lampung merupakan hal yang biasa, bahkan terjadi pula pada level provinsi.

Pernyataan yang sebelumnya telah tertuang dalam BAP penyidikan menyebutkan adanya fee proyek antara 10 sampai 15 persen untuk mendapatkan proyek-proyek di Lampung, walaupun saksi tidak dapat membuktikan kebenarannya, tetapi merupakan suatu hal yang diketahui umum, ujarnya.

Kesaksian tersebut kemudian dilanjutkan beberapa saksi lainnya, yaitu S dan MM masing-masing mantan kepala dinas di Lampung Utara yang menyampaikan adanya fee proyek dalam pelaksanaan proyek-proyek yang mereka tangani (RMOL, 7/5/20).

Fenomena fee proyek ini sebenarnya telah terbukti terjadi di Lampung Selatan, dalam hal mana mantan Bupati ZH sudah dipidana karena melakukan korupsi fee proyek, juga Mus mantan bupati Lampung Tengah, dan sekarang didakwakan pada AIM.

Untuk terjadinya korupsi sebenarnya rumit dan kompleks, karena melibatkan proyek ratusan miliar, ada banyak peraturan yang harus dilaksanakan dan orang-orang yang terlibat didalamnya, apalagi belakangan ini pengadaan proyek berbasis online.

Tetapi pada umumnya modus operandi diawali dengan memploting proyek dengan membuat tabel proyek dan menentukan pemenangnya. Pemenang proyek adalah mereka yang telah menyetor fee proyek berkisar 10 sampai 15 persen. Di Lampung Selatan, di samping di awal ada fee proyek, setelah proyek selesai ada setoran bagi hasil keuntungan proyek.

Fee Proyek Sebagai Korupsi

Fee proyek merupakan tindak pidana korupsi, dikualifikasikan sebagai suap apabila diberikan diawal dengan adanya guilty mind pelakunya atau gratifikasi bilamana diberikan sebagai hadiah.

Suap sebagai kejahatan korupsi memang merupakan suatu ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) yang mulai diundangkan dengan UU No 3 Tahun 1971 dan kemudian diganti dengan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Tetapi semua ketentuan tentang suap tersebut dioper dari KUH Pidana dalam kaitan dengan tindak pidana jabatan (ambs delicten).

Pasal-pasal KUHP yang dioper ke UUTPK adalah Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (actieve omkooping atau active bribery) terhadap pegawai negeri dan Pasal 419 KUHP yang mengatur penyuapan pasif (passieve omkooping atau passive bribery) yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji.

Kemudian Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat hukum di pengadilan serta Pasal 420 KUHP yang mengatur tentang hakim dan penasihat hukum yang menerima suap. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk gratifikasi yang diatur dalam Pasal 418 KUHP kemudian juga dioper menjadi tindak pidana korupsi dengan merumuskan gratifikasi sebagai pemberian hadiah yang luas dan meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Tetapi, tidak semua suap-menyuap adalah kejahatan korupsi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suap-menyuap merumuskan perbuatan itu sebagai tindak pidana suap saja, misalnya suap yang menyangkut kepentingan umum, baik aktif maupun pasif, seperti diatur dalam UU No 11 Tahun 1980.

Suap terhadap pejabat bank yang diatur dalam UU No 10 Tahun 1998 dan suap dalam kaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (money politics), yang dalam praktik penegakan hukum tindak-tindak pidana suap ini kurang terangkat ke permukaan, karena jarang diterapkan penegak hukum sekalipun perbuatan suap-menyuap semacam itu marak terjadi di masyarakat.

Dari beberapa penelitian menyatakan bahwa budaya suap berasal dari budaya kolonial Hindia Belanda yang pada waktu lalu membagi penduduk dalam tiga bagian yaitu bumi putera (pribumi), timur asing (pengusaha), dan eropa (penguasa). Terjadi suap menyuap antara pengusaha dan penguasa agar pengusaha dapat melancarkan usahanya dan penguasa melanggengkan kekuasaannya. Dengan demikian dianggap seolah-olah perbuatan suap adalah kebiasaan umum dan bukan perbuatan tercela.

Padahal suap-menyuap (bribery) bukanlah suatu tindak pidana biasa. Dalam teori hukum pidana, perbuatan ini dikategorikan sama dengan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Perbuatan suap merupakan mala per se atau mala in se dan bukan mala prohibita.

Konsep mala per se yang dilandasi oleh pemikiran natural wrongs menganggap bahwa kejahatan-kejahatan tertentu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hati nurani dan dianggap tercela bukan karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya. Tetapi memang sudah dengan sendirinya salah.

Adapun konsep mala prohibita bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan dianggap tercela atau salah karena perundang-undangan telah melarangnya, sehingga disebut sebagai regulatory offenses. Contohnya ialah pelbagai peraturan tata tertib di pelbagai bidang kehidupan yang diperlukan dalam rangka untuk menegakkan tertibnya kehidupan modern.

Kejahatan suap merupakan mala per se karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk memengaruhi (influencing) agar yang disuap (misalnya menyangkut diri seorang pejabat) berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Para pelaku, baik “aktor intelektual” maupun “aktor pelakunya”, telah melakukan sesuatu yang bertentangan baik dengan norma hukum maupun norma-norma sosial yang lain (agama, kesusilaan, dan kesopanan). Dunia internasional mengkriminalisasikan suap-menyuap sebagai kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Menurut Muladi (2005), banyak sekali instrumen regional (misalnya EU, Inter-American, African Union, Southern African Development Community) ataupun organisasinya (misalnya OECD, GRECO) yang merumuskan untuk mencegah dan memberantas korupsi termasuk suap-menyuap. Dalam pertumbuhannya, instrumen-instrumen itu mengerucut dalam bentuk UN Convention Against Corruption, Vienna, 2003.

Dalam Konvensi PBB, ruang lingkup bribery diperluas dan mencakup penyuapan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat publik dari organisasi internasional, baik aktif maupun pasif. Bahkan dianjurkan pula mengkriminalisasikan perbuatan suap di lingkungan swasta (bribery in the private sector) dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan finansial, termasuk juga pelbagai bentuk suap yang dapat mengganggu proses peradilan yang jujur dan independen (obstruction of justice).

Masalah Suap di Indonesia

Salah satu kelemahan dari UUTPK tentang suap adalah adanya ancaman pidana yang berbeda-beda antara pemberi dan penerima suap. Dalam Pasal 5 UUTPK ancaman pidananya maksimal 5 tahun, sedangkan dalam Pasal 12 UUTPK ancaman pidananya maksimal 20 tahun.

Dalam penegakan hukum pidana, penerapan pasal ini seringkali tidak konsisten, dimana pemberi suap diancam dengan Pasal 5 UUTPK sedangkan penerima suap diancam dengan Pasal 12 UUTPK. Oleh karena itu, banyak penyuap yang melakukan tindakan suap karena hukumannya sangat ringan.

Selanjutnya, adalah masalah penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik yang selama ini ada bersifat terbatas dan berimbang sebagaimana yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Kelemahan dari pasal ini adalah penerapan pembuktian terbalik baru dapat diterapkan ketika seseorang menjadi terdakwa, sehingga tidak dapat diterapkan terhadap seseorang yang belum menjadi terdakwa. Dengan demikian, menjadikan pasal ini tidak efektif dalam menanggulangi tindak pidana suap. ***

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung

Next Post