Oleh: Iwan Hermawan alias Adung Lee (Ketua LSM Karat Provinsi Banten)
Sejak awal kita sepakat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif, setiap daerah yang bekerja bersama Indonesia Mengajar membutuhkan peran semua pihak. Para pelaku pendidikan yang terdiri dari para anggota Gerakan Indonesia Mengajar serta penggerak dan pegiat pendidikan di daerah-daerah, dapat merefleksikan perjalanan dan dampak gerakan pendidikan daerah yang telah dilaksanakan selama ini.
Berdasarkan laporan PISA (Programme for International Student Assessment) peringkat pendidikan Indonesia di dunia bertengger di urutan 62 dunia di bidang sains, 63 dunia di bidang matematika, dan 64 dunia di membaca. Masih di bawah Singapura, Vietnam, dan Thailand. PISA sendiri merupakan survei yang menguji kemampuan siswa berusia 15 tahun untuk tiga bidang, yakni membaca, matematika, dan sains. Survei ini diinisiasi Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dirilis di situs resmi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, mengklaim mutu pelayanan pendidikan di Indonesia sudah semakin baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Menteri menyoroti pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberi perhatian khusus untuk pendidikan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Bahkan, Kemendikbud memberi perhatian khusus pada pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di luar batas negara,seperti anak-aak keturunan Indonesia yang ada di Sabah dan Serawak, Negara bagian Malaysia.
Salah satu guru kenaln saya juga merasakan hal yang sama, yang berpendapat untuk ketersediaan infrastruktur dan fasilitas belajar mengajar di kota-kota besar sudah memadai. Namun dia berharap pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur dan ketersedian SDM di daerah-daerah terpecil demi meratanya mutu pendidikan di Indonesia.
Jika di kota sudah bagus, apalagi daerah-daerah yang sudah terjamah teknologi dan fasilitas yang ada saya rasa sudah bagus. Namun SDM-nya juga harus diperbaiki, terutama di daerah dengan cara muali gajinya mungkin, fasilitasnya, semua aspek diperhatikan.
Dengan tuntutan perkembangan zaman yang cepat, kita sadar betul para pendidik harus bisa beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Apalagi dari sisi teknologi, jika dibandingkan dulu dimana guru harus mengajar dengan metode konservatif, sebut saja papan tulis, kapur, buku-buku pelajaran yang tebal, namun kini dengan kehadiran teknologi seperti komputer, proyektor, dan internet dirasanya sangat efektif dalam kegiatan belajar mengajar.
Teknologi juga butuh faktor pengawasan orang tua di rumah juga menjadi hal mutlak, apalagi di usia-usia tersebut siswa sangat rentan terhadap pengaruh luar. Sehingga pengaruh teknologi ataupun internet tidak memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan belajar siswa.
Palagi kini menyongsong Revolusi Industri 4.0 pemerintah mulai menggeser fokusnya dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia. perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan karakter siswa. Karena itu Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa di tengah perubahan global yang bergerak cepat.
Pada tahun 2019 sendiri, pemerintah telah mencanangkan anggaran pendidikan sebesar 492,5 Triliun Rupiah, dengan rincian 163,1 T untuk pusat, 308, 4 T untuk daerah, dan 21 T untuk pembiayaan. Angka ini tumbuh sebesar 11,4 persen dibanding anggaran tahun 2018. Maka dari itu, pemerintah diharap bijak dalam menggunakan anggaran tersebut, selain untuk keperluan bersifat administrative melainkan untuk kualitas materi pembelajaran.
Lalu, bagaimana dengan Provinsi Banten, yang kini masih berkutat pada persoalan “rebutan jabatan”. Kini rekonstruksi APBD 2020 sebesar 1.205.430.493.000 pertanggal 30 oktober 2019 Tertanda sekda. Ada surat edaran sekda terkait perpanjangan waktu penelitian penyusunan RKA diperpanjang yang semula batas akhir ygl 15 nop menjadi tgl 18 november 2019.
Dan sampai batas waktu perpanjangan pun dindik belum selesai penelitian penyusunan RKA. Surat permohonan perpanjangan waktu pun dilayangkan ke Bappeda permintaan diperpanjang sampai tgl 22 november 2019. Dalam rangka perbaikan pun melayangkan kembali surat ke ketua TAPD atas permohonan pembukaan SIMRAL.
Dugaan pun muncul bahwa sampai hari ini penelitian penyusunan RKA belum beres karena sampai ambang waktu yang telah ditentukan tidak bisa menyelesaikan. Timbulnya keresahan dari beberapa berita media online terkait anggaran Bosda yang dipangkas sampai 50 persen. Kalau ini terjadi bagaimana dengan pergub banten no 31 thn 2018 tentang pendidikan gratis di SMA, SMK, sekolah, dan ini ada kaitannya dengan janji kampanye
Tolak ukur keberhasilan kepala daerah bukan dilihat dari seberapa banyak mendapatkan penghargaan tapi bagaimana bisa menepati janji kampanyenya dan menjalankan misi visinya yang diimplementasikan bawahanya. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten harus segera punya kadis, dengan kemapuan yang mumpuni yang bisa mengejawantahkan keadaan potret pendidikan Banten hari ini. Sementara semua daerah terus berbenah meningkatkan kualitas Insparstruktur hingga SDM pendidikan. Tapi, Banten masih berkutat pada jabatan kepala Dinas?.****
