Bandar Lampung (SL)-Sebagai lembaga yang berada di garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, KPU memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab yg besar itu tidak bisa berjalan efektif tanpa ada dukungan dari masyarakat. Dengan kata lain di pundak KPU harapan masyarakat dipertaruhkan.
Untuk itu, menyikapi kisruh dan dugaan serta aroma jual beli maupun money politik dalam rekrutmen KPU Provinsi yang melibatkan salah satu Komisioner KPU Provinsi harus diusut tuntas. Apalagi dengan telah diambil alihnya kewenangan KPU Kab/Kota Se Propinsi Lampung oleh KPU Propinsi Lampung atas Perintah KPU RI,
“Jelas menandakan bahwa ada “sesuatu” yang terjadi “KPU harus mengkaji dan mengurai persoalan ini secara komprehensif. Karena kuat dugaan kasus ENF tidak berdiri sendiri,” kata Komisioner Bawaslu Ade Asyari, kepada sinarlampung.com, Senin 18 November 2019
“Jika masalah ini hanya diurai sepenggal-sepenggal, tanpa mengikutsertakan aktor intelektual yang turut serta dalam kekisruhan ini, jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat pada institusi KPU menjadi lemah hingga titik nadir,” katanya
Menurut Ade Asyari, bahkan sudah seharus nya KPU juga melakukan terobosan – terobosan, yaitu mulai dari proses rekrutmen timsel bahkan timselnya sendiri harus diusut tuntas. “Serta di buka lagi penilaian penilaian dan rekaman rekaman yang di lakukan oleh Timsel terhadap Calon Anggota KPU Propinsi dan juga KPU Kab/Kota,” katanya.
Demikian juga denan DKPP, “Karena ini laporannya sudah masuk ke DKPP maka DKPP harus menggali sedalam-dalamnya. Dan apa bila terbukti maka siapapun yang terlibat harus diberikan sangsi dengan tegas sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat kembali. KPU RI beserta DKPP harus mau menjadikan peristiwa ini sebagai pintu masuk untuk mengusut tuntas, sehingga masyarakat tidak menganggap slogan Pemilu Berintegritas, Demokratis hanya di bibir saja,” katanya. (Jun)
