Masyarakat Minta Penegak Hukum Periksa Kekayaan “Fantastis” Bupati Tulang Bawang Winarti

Berita Terkait

Bandar Lampung (SL)-Mencolok dan meningkat draktis kekayaan Bupati Tulang Bawang Hj Winarti, terus mendapat sorotan publik. Mereka berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin yang baru di lantik Presiden Jokowi, dapat meningkatkan kinerja korp Adikyaksa, dan tidak bersikap diskriminasi.

Ketua Lembaga Transformasi Hukum Indonesia (THI) Wiliyus Prayietno, SH, MH, meminta Jaksa Agung harus berani mengusut keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi, meski itu akan melibatkan kader PDI-P, salah satunya penyelidiki harta kekayaan Bupati Tulang Bawang Hj Winarti.

Baca: GACD Laporkan Kajari Tulang Bawang ke Kejagung Terkait Kekayaan Bupati Hj Winarti

Baca: Kabar Skandal “Ajudan” Dengan Suami Pejabat Tulang Bawang Jadi Gunjingan Masyarakat

“Untuk menepis anggapan ini semua bahwa pemilihan jaksa agung berbau politik sudah selayaknya ST Burhanuddin dan jajarannnya meningkatkan kinerja dan tidak bersikap diskriminasi. Misalnya berani mengusut keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi, meski itu akan melibatkan kader PDI-P,” kata Wiliyus Prayietno, yang juga advokad.

Menurut Wiliyus, seperti di Lampung yang kini sedang ramai menjadi sorotan publik, khusunya masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, terkait peningkatan draktis harta kekayaan milik Bupati Tuba, Hj. Winarti yang mencapai puluhan miliaran, yang baru dua tahun menjabat. dan Winarti diketahui merupakan kader PDI-P.

“Untuk membungkam kritik penunjukan jaksa agung kental nuansa politik, jajaran kejaksaan harus berani mengusut semua kasus tindak pidana korupsi meski itu melibatkan kader PDI-P. Misalnya di Lampung, masalah peningkatan yang draktis harta milik Bupati Tuba, Hj. Winarti, yang merupakan kader PDI-P. Jajaran kejaksaan harus berani menelisiknya,” kata Wiliyus.

“Begitu juga daerah lain. Jika ini dilakukan saya yakin kepercayaan masyarakat pada Korps Adhyaksa akan meningkat. Dan ini dengan sendirinya menghapus “nyinyiran” jika jaksa agung dapat diatur atau merupakan simpatisan partai tertentu,” tambah Wiliyus.

Hal senada dikatakan Dewan Penasehat Ormas Jaringan Kerakyatan  Lampung (JKL) Rakhmat Husein DC. Menurutnya dugaan peningkatan draktis harta kekayaan milik Bupati Tuba Hj. Winarti terus jadi gunjingan. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta bereaksi. Caranya meminta klarifikasi agar Bupati Tuba memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkini.

Baca: Benarkah Dugaan Skandal Ajudan Dengan Suami Bupati Kepergok di Rumah Dinas?

Hal ini penting guna meredam spekulasi yang berkembang. Yakni terkait asal muasal dan sumber berbagai harta kekayaan tersebut didapat. “Kita tidak ingin timbul fitnah dan berbagai spekulasi liar terus berkembang di masyarakat terhadap peningkatan yang draktis terhadap harta kekayaan milik Bupati Tuba, Hj. Winarti,” terang Rakhmat Husein.

Untuk itu, sudah semestinya lembaga berwenang KPK dapat meminta klarifikasi yang bersangkutan (Hj. Winarti,red). Yaitu agar dapat memberikan informasi terkini terhadap LHKPN miliknya. “Ini sekali penting, agar ada titik terang asal usul dan sumber darimana peningkatan harta itu diperoleh sehingga tidak jadi fitnah yang justru dapat memperburuk citra Bupati Tuba, Hj. Winarti,” katanya.

“Sekali lagi, saya harapkan KPK merespon opini dan informasi yang berkembang di masyarakat Lampung khususnya di Tulang Bawang terhadap peningkatan harta kekayaan milik Hj. Winarti sehingga semuanya menjadi transparan dan terang benderang,” himbau Rakhmat Husein DC yang juga merupakan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Pemilu Bersih (KRLuPB).

Seperti diketahui LHKPN Hj. Winarti per 21 September 2016 mencapai Rp7.697.096.858, saat dirinya masih menjadi Ketua DPRD Tuba. Sementara Winarti dilantik sebagai bupati Tuba, Senin (18/12/2017).

Ketua Forum Rakyat Tulang Bawang (Fortuba), Andika mengkritisi dugaan peningkatan draktis terhadap harta kekayaan milik Hj. Winarti. Padahal Winarti belum lama menjabat sebagai bupati. “Tentu menjadi pertanyaan masyarakat Tuba. Belum dua tahun menjabat bupati sudah punya rumah mewah yang ditaksir seharga Rp. 20 miliar. Tentu perlu di tanya dari mana sumber dana pembangunan rumah itu. Karena dia merupakan pejabat publik,” kata Andika.

Menurut andika, secara logika Winarti baru saja mengeluarkan dana yang cukup besar saat pencalonan dan kampanye saat pilkada Bupati Tuba tahun 2017. Sehingga secara nalar pasti harta kekayaan berkurang. Andika menyarankan agar ada transparansi, sebaliknya KPK dan aparat penegak hukum lain bisa menelusuri dari mana sumber dana membangun rumah mewah itu. Sehingga, publik tahu Winarti membangun rumah mewahnya dengan dana legal.

“KPK bisa minta Winarti melaporkan LHKPN-nya lagi, karena LHKPN yang terakhir dilaporkan tahun 2016. Dari LHKPN yang baru dan LHKPN yang lama nantinya dibandingkan ada peningkatan berapa harta kekayaannya dan dari mana saja sumbernya,” ujar dia.

“Namun kini hartanya malah bertambah. Karena dalam LHKPN tahun 2016, harta Winarti tercatat hanya sekitar Rp.7 Miliar lebih. Setelah jadi bupati hartanya yang terlihat kasat mata saja naik hingga Rp. 20 miliar melalui rumah mewahnya. Belum lagi kendaraan pribadinya,” tambah Andika.

Apalagi, lanjut dia, selama ini Winarti belum pernah memberikan klarifikasi terkait kendaraan dan rumah mewah yang baru dibangun olehnya. Sehingga masyarakat bertanya-tanya. Padahal klarifikasi penting agar tak terjadi kesalahpahaman. “Kalau tidak ada tanggapan bersangkutan, kan bisa saja muncul tudingan dugaan terima gratifikasi, hadiah atau hal lainnya. Maka harus ada penjelasan karena dia merupakan pejabat publik,’ imbuhnya.

Sorotan AA Sopwandi dan Alzier

Sebelumnya tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Bupati Tuba,  AA. Syopandi juga berharap KPK merespon dugaan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Tuba. Caranya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bahkan mengambil langkah tegas menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, saya menyorot dugaan penambahan kekayaan oleh Bupati Tuba Winarti. Karenanya perlu langkah cepat KPK merespon seperti menggelar OTT dan lainnya,” tegas AA. Syopandi, Jumat (10/5) lalu.

Menurut AA. Syofandi, kini Winarti diduga memiliki rumah baru seharga Rp20 miliar. Rinciannya harga tanahnya bisa mencapai Rp5 miliar. Belum lagi bangunan rumah yang hasil intervieu pihaknya mencapai kurang lebih Rp15 miliar. Dari keterangan yang didapat, granitnya saja dari luar negeri. Belum lagi tukangnya yang berasal dari Bandung. “Coba sekali-kali foto. Biar masyarakat semua tahu,” himbau AA. Syopandi.

Yang perlu dicermati ujar AA. Syopandi adalah LHKPN Winarti per 21 September 2016 Rp7.697.096.858 saat masih menjadi Ketua DPRD Tuba. Sementara Winarti dilantik sebagai bupati Tuba, Senin (18/12). “Pertanyaan darimana perolehan tambahan harta itu. Ini yang harus dicros-cek KPK dan dijawab Winarti. Selain itu, masyarakat juga harus berani bersikap kritis,” pungkasnya.

“Silahkan dikaji berdasarkan logika dan azas kewajaran atas sumber kekayaan Winarti yang menjabat bupati. Tapi, telah berhasil membangun rumah mewah di Jalan Mawar Indah No. 20, Labuhan Dalam, Kota Bandarlampung yang ditaksir memakan biaya milyaran rupiah. Selain itu yang bersangkutan juga diketahui memiliki 2 unit mobil mewah usai menang Pilkada 2017 lalu. Dari mana duit itu, wajar saja yang bertanya, lihat saja dari LHKPN-nya” terang Syofandi.

Menurut Syofandi, sikapnya ini bukan merupakan fitnah atau tanpa fakta. “Coba berpikir jernih. Saat kampanye Cabup pada Pilkada 2017 lalu, Winarti berhutang dana kesalahsatu mantan bupati sebesar Rp500 juta. Tak berselang lama saat Pilkada dia menang dan terpilih menjadi bupati,” imbuh Syofandi.

Tapi sambung Syofandi, hanya hitungan hari usai terpilih jadi bupati usai digelar Pilkada Tuba 2017, tepatnya saat acara syukuran potong tumpeng, datang 2 unit mobil mewah Alphard dan Rubicon. “Ini luar biasa. Duit dari mana kalau dia (Winarti,red) mengaku membeli. Apakah dapat uang dari warisan uang tabungan,” katanya.

Lalu, kenapa harus repot berhutang ke mantan bupati meski saat ini pun hutangnya sudah dibayar, “Kan duit juga itu buat membayar, belum lagi dalam tempo singkat kembali membangun rumah mewah menghabiskan dana milyar, jadi wajar kalau masyarakat bertanya-tanya,” tuturnya.

Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie juga mendukung sikap kritis AA. Syofandi. Terutama soal kinerja Hj. Winarti. “Saya pun menilai Winarti sudah tidak pantas memimpin Kabupaten Tulang Bawang. Manajemen kepemimpinannya lemah. Selain itu keberpihakannya terhadap masyarakat kecil, patut dipertanyakan. Misalnya soal kebijakannya yang lebih cenderung menguntungkan kalangan pengusaha besar daripada kepentingan masyarakat kecil,” tutur Alzier.

Karenanya lanjut Alzier, memang sudah sepantasnya masyarakat Tuba bersikap kritis. Pasalnya sudah saatnya setiap kepala daerah harus membuka diri. Mulai kini, tidak boleh lagi berpikir hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi harus lebih mengutamakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Apalagi kita tahulah Winarti itu siapa. Jadi kalau ada protes atau sikap kritis dari AA. Syopandi yang mempertanyakan asal muasal harta kekayaan Winarti, ya itu wajar-wajar saja. Dan harusnya sudah menjadi kewajiban Winarti menjelaskan dan mengklarifikasi. Jika memang benar, untuk apa takut,” himbau Alzier. (red)

Next Post
https://sinarlampung.co/wp-content/uploads/2021/05/Agus-Sutrimo-Bujung-Buring.jpghttps://sinarlampung.co/wp-content/uploads/2021/05/Agus-Sutrimo-Bujung-Buring.jpg