Lampung Barat (SL)-Kecewa dengan kerja Tim Saber Pungli Kejari Lampung Barat, sejumlah warga Pekon Luas, Kecamatan Batuketulis, Kabupaten Lampung Barat, melapor ke Komisi III DPRD. Pasalnya warga te;ah melaporkan kasu pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Selasa (29/10) yang dilakukan oknum pendamping PKH, terbukti tapi tidak di proses.
Enam warga menjadi korban pungli itu mendatangi Komisi III DPRD Lambar dan diterima Wakil Ketua Komisi III Tri Budi Wahyuni, didampingi Sekretaris Nopiadi, dan sejumlah anggota dewan. Warga juga membawa sejumlah bukti pendukung berupa struk penarikan dan bukti saldo masuk dari rekening masing–masing.
Ikwin, suami dari Suneta mengaku menjadi salah satu korban pemotongan. Dia mengungkapkan bahwa pemotongan tersebut terjadi tahun anggaran 2019, pada pencairan tahap IV yang seharusnya diterima sebesar Rp1.520.850,- namun hanya dicairkan oleh oknum pendamping sebesar Rp1.050.000,- sesuai struk bukti masuk pada tanggal 8 Oktober 2019. Bahkan yang jadi pertanyaan, saat dilakukan pengecakan saldo pada tanggal 9 Oktober 2019 hanya tersisa sebesar Rp45.850.
”Hal ini ternyata tidak hanya terjadi pada satu orang melainkan cukup banyak, dan sekitar enam orang yang melakukan pengecakan dan memiliki bukti. Lalu kami kami laporan ke Peratin, dan dua hari kemudian kami dikumpulkan di Balai Pekon. Namun tidak ada titik temu dalam forum tersebut, pendamping berdalih uang tersebut dikembalikan ke kas Negara,” ungkap Ikwin.
Karena tidak adanya titik temu, kata Ikwin, lalu pihaknya mendatangi Kejari Lampung Barat, dan melaporkan masalah tersebut. Kemudian oleh Kejari, MG oknum pendamping PKH dipanggil. “Setelah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa, satu minggu kemudian kami dipanggil jaksa. Kemudian pendamping PKH itu sudah mengakui perbuatannya dan akan mengembalikan uang tersebut pada hari ini, Selasa (29/10) di kantor Kejaksaan,” katanya.
Kemudian, para korban di undang untuk menyaksikan pengembalian. “Dan kami diundang untuk menyaksikan pengembalian uang tersebut. Namun setelah kami kaji sepertinya setelah pengembalian dana masalah selesai, dan kami tidak terima,” katanya, diamini Yurdalina, korban lainnya, diwakili suaminya Tamzir mengaku mengalami pemotongan paling besar yakni mencapai Rp775.000.
Karena itu, pihaknya mendatangi Komisi III DPRD Lambar untuk meminta pendapat, dan pihaknya berencana melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian, dengan harapan adanya tindak lanjut sehingga menjadi pembelajaran bersama bagi semua pihak yang mengelola Bansos.
Wakil Ketua Komisi III Tri Budi Wahyuni mengatakan, pihaknya akan mempelajari masalah tersebut dan akan memanggil dinas terkait, termasuk koordinator Kabupaten dan pendamping PKH untuk membahas masalah tersebut.
”Kami dari komisi III akan mempelajari dan akan memanggil pihak yang terkait laporan masyarakat Pekon Luas, dan terkait pemotongan dama PKH, dan sebenarnya persoalan seperti ini disinyalir terjadi di pekon-pekon lainnya, hanya saja bedanya untuk Pekon Luas masyarakatnya berani melapor,” katanya
Sementara Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Lambar Arsyah, mengakui bahwa pihaknya juga sempat dipanggil dan diperika oleh pihak Kejari Lambar berkaitan dengan dugaan pemotongan Bansos PKH di Pekon Luas tersebut. ”Kami menghormati proses hukum, dan proses pada kami sudah berjalan, yang bersangkutan sudah kami berikan surat peringatan (SP) 1, dan persiapan untuk SP 2 dan tinggal diproses oleh pihak dinas,” kata Arsyah.
Menurut Arsyah, itikat baik dari MG telah ada, dimana bansos PKH yang sebelumnya mengalami pemotongan akan dikembalikan ke penerima, dan itu juga sesuai dengan arahan dari pihak Kejari Lambar. ”Berkaitan dengan masalah ini, kami meminta pertimbangan pusat yang tentunya atas hasil di sini. Dan proses kami tetap lanjut, karena itu menyimpang, sehingga kemungkinan besar yang bersangkutan dimutasikan ke tempat lain, namun dengan catatan tidak melakukan hal-hal menyimpang,” imbuhnya. (mlo/red)
